Administrasi pembangunan

Administrasi Pembangunan

BAB I

Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan belum diakui ataupun belum merupakan suatu disiplin ilmu yang telah berkembang. Saat ini perkembangan menuju kearah itu terlihat dalam berbagai usaha para ahli dan penulis. Administrasi pembangunan berkembang berdasarkan disiplin ilmu yang mendahuluinya, yaitu administrasi negara.

Administrasi negara muncul akhir abad ke 19 yang dipelopori oleh penulis-penulis dan praktisi-praktisi administrasi pemerintah di Amerika Serikat. Pelopor- pelopor dari ilmu tersebut antara lain Woodrow Wilson, Frank J. Goodnow, Leonard D. White.

Ada empat subfungsi perumusan kebijakan yaitu:

1.      Kebijakan tergantung analisis yang baik atas keadaan-keadaan nyata yang ada

2.      Perumusan kebijakan juga harus meliputi usaha untuk memproyektir kenyataan-kenyataan sekarang dalam keadaan-keadaan nanti/masa depan, dengan cara melakukan perkiraan dari perkembangan yang mungkin terjadi dan dalam penyusunan berbagai alternatife langkah kegiatan yang mungkin dilalui.

3.      Agar suatu program strategi dan taktik-taktik kegiatan berdasarkan seperti no 1 dan 2.

4.      Rangkaian terakhir adalah pengambilan keputusan, dengan kata lain, bagian ini merupakan perencanaan.

Unsur-unsur administrasi ialah, struktur organisasi, keuangan, kepegawaian dan sarana-sarana lain. Unsur dinamik administrasi meliputi pimpinan, koordinasi, pengawasan dan komunikasi.

Para ahli administrasi negara memberikan perhatian terhadap dua hal, yaitu administrasi bagi negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang mengalami perubahan (dari masyarakat tradisionil agraris kearah masyarakat maju dan mulai memperkembangkan industri). Yang kedua adalah perhatian kepada masalah interrelasi antara kehidupan yang lain.

Administrasi negara lebih berorientasi untuk mendukung usaha-usaha pembangunan Negara-negara yang belum maju, yang berarti perhatian terhadap usaha perencanaan dan pelaksanaan pembangunan-pembangunan. Suatu perencanaan yang berorientasi kepada pelaksanaannya akan lebih banyak mengarah dalam pelaksanaan pembangunan.

Administrasi pembangunan berfungsi untuk mendukung proses perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dari program-program pembangunan, yang tercermin dalam suatu rencana pembangunan atau suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten (dalam proses administrasi dan politik). Administrasi pembangunan juga mendukung tata pelaksanaan kebijakan secara efektif (instrumen = administrasi pembangunan).

Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung oleh beberapa hal, diantaranya filsafah hidup masyarakat dan filsafah politik masyarakat tersebut. Ada negara-negara yang membebaskan masyarakat dalam perkembangannya, sehingga peran pemerintah tidak terlalu dominan. Namun ada pula negara yang menginginkan pemerintah mengurus hampir segala sesuatu kehidupan masyarakat bangsa tersebut, yang mendasari orientasi ini yaitu filsafah politik tradisional. Peran serta fungsi pemerintah seringkali tergantung dengan tingkat kemajuan suatu negara terutama dalam bidang ekonomis materiil.

Peran pemerintah dalam pembangunan berencana dapat dilihat dalam beberapa bentuk, yaitu pemerintah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan, sering kali penarikan pajak tidak diabdikan untuk kepentingan masyarakat sehingga pemerintah berperan dalam hal ini. Adapun istilah service state, diamana pemerintah berperan sebagai abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran entrepreneur atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi development agent atau unsur pendorong pembaharuan/ pembangunan.

Campur tangan pemerintah dalam proses pembangunan dilakukan dengan lima macam cara, diantaranya:

1.      operasi (operation) langsung, yaitu pemerintah menjalankan sendiri kegiatan pembangunan tertentu.

2.      Pengendalian langsung (direct control) penggunaan perijinan, lisensi (untuk kredit, kegitan ekonomi lain), penjatahan dan sebagainya.

3.      Pengendalian tidak langsung (indirect control) dengan cara pemberian aturan dan syarat.

4.      Pemengaruhan langsung (direct influence) dengan cara persuasi atau nasehat.

5.      Pemengaruhan tidak langsung (indirect influence) dengan bentuk involvement.

Di Indonesia peran serta fungsi pemerintah dalam pembangunan nasional, tercermin dalam pembukuan Undang-undang dasar 1945 alenia ke-4 “… melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social…”

BAB II

Administrasi bagi Pembangunan Nasional

Masyarakat bangsa dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu masyarakat tradisional, masyarakat peralihan, dan masyarakat maju. Masyarakat di negara berkembang merupakan masyarakat peralihan yang sedang berusaha mengembangkan dirinya dari masyarakat tradisionil dengan ekonomi terbelakang, menuju kearah keadaan yang dianggap lebih baik. Dalam hal ini masyarakat negara berkembang berada dalam usaha perubahan sosial yang besar dan umumnya ditekankan pada pembangunan ekonomi, karena pembangunan ekonomi dapat mendukung pencapaian tujuan, atau mendorong perubahan serta pembaharuan dalam bidang kehidupan di masyarakat.

Hal terpenting dalam proses pembangunan nasional adalah terselenggaranya perubahan-perubahan dalam keadaan yang stabil dinamis. Untuk dapat mewujudkan perubahan-perubahan tersebut diperlukan perencanaan. Perencanaan diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki. Pembangunan nasional secara berencana dapat dilihat dari tingkatan-tingkatan sebagai berikut:

1.      Adanya keinginan dari masyarakat yang didasari dari kebutuhan dasar masyarakat.

2.      Perumusan konsilisasi yang dilakukan dalam proses politik dan dituangkan dalam bentuk keputusan-keputusan politik mengenai kehendak negara.

3.      Perumusan dasar-dasar hokum bagi pelaksanaan keputusan politik.

4.      Perumusan kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam keputusan politik.

5.      Penyusunan program-program kerja (programming).

6.      Implementasi, dalam tingkat ini dimaksudkan untuk merealisir pencapaian tujuan yang telah dirumuskan dalam kenijakan pemerintah berdasarkan keputusan politik.

7.      Penilaian dari pelaksanaan dan hasil-hasil yang telah dicapai.

Rencana dan realisasi pelaksanaan rencana sering kali tidak sejalan, ini disebakan oleh karena kemampuan sistem administrasi untuk pelaksanaan pembangunan berencana yang efektif tidak mendapat perhatian. Serta seringkali usaha-usaha perbaikan dan penyempurnaan administrasi dilakukan secara terpisah dari perencanaan pembangunan. Perencanaan perlu dimensi-dimensi yang operasional, diantaranya berorientasi untuk mencapai suatu tujuan, berorientasi kepada pelaksanaannya, pemilihan dari berbagai alternatif mengenai tujuan-tujuan mana yang lebih diinginkan, perspektif waktu, serta perencanaan harus merupakan suatu kegiatan yang rutin dan terus menerus dari formulasi rencana dan pelaksanaannya. Ciri-ciri perencanaan yang berorientasi pada pelaksanaannya dapat dilihat sebagai berikut:

1.      Penggunaan rolling plants yaitu rancana-rencana yang setiap akhir periode pelaksanaan disusun kembali tujuan, sasaran, dan program-programnya.

2.      Penyusunan dan pelaksanaan dari perencanaan operasionil tahunan.

3.      Kaitan antara perencanaan fisik dalam berbagai program dan proyek kegiatan dengan perencanaan pembiayaan.

4.      Perencanaan pada unit kegiatan pemerintah yang dituangkan dalam program dan proyek pembangunan.

5.      Disain perencanaan dan pelaksanaan perbaikan serta penyempurnaan administrasi negara, sehingga dapat dijadikan prasarana pelaksanaan fungsi-fungsi pembangunan pemerintah.

Salah satu hambatan pokok terhadap kemampuan administrasi negara untuk mendukung tugas-tugas baru dalam pelaksanaan pembangunan adalah karena seringkali birokrsi pemerintah itu sendiri sebagai produk dari pada  lingkungannya masih terbelakang. Perbaikan dan penyempurnaan administrasi negara dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan usaha perbaikan dan penyempurnaan secara menyeluruh, dan pendekatan secara sebagian-sebagian.

Dalam pelaksanaan administrasi pembangunan pertimbangan ekonomis menjadi pertimbangan yang amat penting. Dilihat dari kelemahan-kelemahan di bidang administrasi, maka penyempurnaan administrasi negara untuk pelaksanaan pembangunan dibeberapa wilayah terutama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti (Asia) memiliki beberapa hal yang dihadapi diantaranya, sebagai berikut.

1.      Perlu dilakukan penyempurnaan di dalam penyusunan dan hubungan perlembagaan yang berfungsi dalam bidang penyempurnaan administrasi negara.

2.      Mengenai pembinaan dan perencanaan kepegawaian, perubahan orientasi pada kemampuan untuk melayani tugas-tugas rutin pembangunan.

3.      Masalah pembinaan dan penyempurnaan organisasi untuk pembangunan.

4.      Penyempurnaan di bidang manajemen termasuk prosedur-prosedur kerja.

5.      Partisipasi dan perhatian terhadap usaha penyempurnaan administrasi negara menuju administrasi pembangunan.

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan administrasi secara ekonomis, dapat dikemukakan beberapa hal:

1.      Tiadanya motif untung dan kemungkinan failit/bangkrut maka ada kecenderungan suatu operasi pemerintah kurang efesien dibandingkan dengan suatu operasi swasta.

2.      Masih seringnya terdapat paternalisme dan spoil politik maupun pribadi di dalam administrasi negara sehingga hal ini menyulitkan pembinaan efesien.

3.      Adanya gejala empire building yaitu suatu usaha untuk memperluas birokrasi.

4.      Berkembangnya prosedur-prosedur yang berbelit-belit dan panjang karena hendak memenuhi ketentuan berbagai badan administrasi secara tidak konsisten.

BAB III

Aspek-Aspek yang Saling Mempengaruhi Administrasi Pembangunan

Pendekataan administrasi pembangunan terkait erat, saling berhubungan dan saling mempengaruhi keadaan dan proses perkembangan politik, ekonomi, social dan lainnya. Hubungan itu saling bertentangan, baik hubungan netral maupun hubungan yang saling mendukung. Administrasi pembangunan memberikan prasarana peralatan dan penggerakan perkembangan  di bidang kehidupan masyarakat. Dan keadaan sebaliknya akan mempengaruhi tingkat kemampuan pelaksanaan administrasi pembangunan, kecuali itu administrasi pembangunan juga berarti kemampuan untuk menanggapi akibat-akibat dalam proses pengembangan dan pembangunan. Administrasi pembangunan bergerak dalam perkembangan pembaharuan yang cepat (change), yang sering kali disebut “turbulence”.

Aspek politik dalam perkembangan masyarakat atau negara erat hubungannya dengan administrasi pembangunan. Berbagai aspek politik yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan administrasi pembangunan adalah filsafat hidup bangsa atau filsafat politik kemasyarakatan dari suatu negara tertentu. Banyak pengarang yang mengemukakan adanya hubungan antar pola kekuasaan yang berlaku di suatu negara (regime types) yang tercermin dalam system politiknya, dengan pelaksanaan tugas pembangunan negara. Esman membagi pola kekuasaan suatu negara dalam lima tipe. Lima tipe yang dapat dibedakan dari cirri-ciri strukturil dan behavioral yang samaitu adalah:

1.      Oligarki konservatif

2.      Sistim kepartaian yang kompetitif dan berorientasi kepentingan golongan

3.      Sistim partai massa yang dominan

4.      Golongan militer pembangunan yang otoriter

5.      Kekuasaan komunis totaliter

Pada akhir-akhir timbul istilah baru yaitu teknokrasi.kekuasaan mereka ialah dalam menggunakan teknologi sebagai disiplin untuk merumuskan hal-hal yang dapat membina proses perkembangan yang lebih baik.

Aspek lain yang erat kaitannya dengan administrasi pembangunan adalah keadaan politik internasional dan politik luar negeri dengan negara yang bersangkutan. Sering kali masalah hubungan luar negeri treutama dalam rangka perdagangan dan bantuan mempunyai pengaruh utama, tidak saja dalam pengarahan politik luar negeri tetapi juga dalam rangka penyempurnaan administrasinya.

Demikian pula erat hubungannya antara aspek ekonomi dengan administrasi pembangunan dalam proses pembangunan dan pembinaan bangsa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari proses perkembangan social, politik, psikologi, kebudayaan, administrasi dan ekonomi yang disebut pembangunan atau modernisasi. Negara-negara baru berkembang pada umumnya memberikan prioritas yang tinggi terhadap pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan karena perbedaan yang mencolok dalam tingkat pertumbuhan antara negara adalah di bidang ekonomi materiil.

Berbagai aspek sosial-budaya perlu mendapatkan perhatian dalam administrasi pembangunan.  Bahkan proses pembangunan yang sebenarnya, haruslah merupakan perubahan sosial-budaya. Agar pembangunan menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju sendiri (self sustaining process) tergantung pada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka. Pembangunan tergantung dari suatu “innerwill”, proses emansipasi diri. Dan partisipasi kreatif dalam proses pembangunan menjadi mungkin karena proses pendewasaan.

Ciri masyarakat tradisional:

1.      Terkait pada tempat asal

2.      Orientasi “status”

3.      Hubungan pribadi (persoonlijk)

4.      Loyalitas primodial (agama, golongan, suku, keluarga)

5.      Organisasi keluarga, ikatan bersifat pribadi

6.      Organisasi kecil-kecil (frakturisasi)

7.      Orientasi terhadap waktu lampau

8.      Bergantung pada nasib

9.      Hubungan dengan alam: penyesuaian

10.  Terhadap kekuasaan: hierarkis

11.  Kebudayaan ekspresif

Ciri masyarakat modern:

1.      Mobilitas

2.      Orientasi hasil presuasi (achievement)

3.      Hubungan non pribadi, atas dasar masalah (zakelijk)

4.      Loyalitas perlingkup (averarching) negara, kedinasan, profesi

5.      Organisasi non pribadi, ikatan kempentingan atau berorientasi tujuan

6.      Organisasi besar (organisasi revolution) (efficiency)

7.      Orientasi terhadap hari depan

8.      Persoalan yang ditimbulkan manusia dapat diatasi oleh manusia

9.      Hubungan dengan alam: mengatasi setidak-tidaknya mengatur

10.  Coarchis

11.  Kebudayaan progresif

S.P. Siagian mengklasifikasikan elite masyarakat kedalam beberapa golongan, yaitu:

1.      Elite politik,

2.      Elite administratif,

3.      Elite cendekiawan,

4.      Elite dunia usaha,

5.      Elite militer, dan

6.      Elite pembinaan pendapatan umum (informed observer)

Administrasi pembangunan juga erat kaitannya dengan perkembangan ilmu, teknologi dan perkembangan fisik. Administrasi pembangunan perlu memberikan sarana terkait dengan pertumbuhan ilmu, teknologi, dan perkembangan fisik. Administrasi pembanguna juga perlu memberikan perhatian terhadap pengembangan sumber-sumber alam, pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Pembangunan pada dasarnya adalah usaha yang akan mempengaruhi dan merubah potensi sumber-sumber dan keadaan lingkungan hidup.

Pembinaan dan pengembangan aspek konstitusionil yang perlu diperhatikan dalam administrasi pembangunan meliputi pembinaan institusi politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan lain-lain. Proses pembaharuan dan pembangunan juga merupaka suatu proses pembinaan institusi-institusi  di dalam masyarakat yang baru dan bahkan mungkin penghapusan institusi-institusi masyarakat yang lama. Pengembangan institusi ini merupakan bagian dari proses pengembangan sosial yang lebih luas. Dalam proses itu bukan saja akan terbina atau terhapusnya institusi, tetapi juga sering terjadi perubahan-perubahan dari pada unsur-unsur ini.